PPh Final

SR025 resmi ditawarkan sebagai Sukuk Ritel pemerintah tahun 2026

Agustus 26 2026

SR025 Resmi Ditawarkan: Kupon dan Pajak Sukuk Ritel 2026

Kantor Konsultan Pajak Joni Berita Pajak Investasi, Pajak Investasi, Pajak Sukuk, PPh Final, SBN, SR025, Sukuk Ritel

Pemerintah kembali menawarkan instrumen investasi berbasis syariah. Kali ini, pemerintah menerbitkan Sukuk Ritel seri SR025.

SR025 resmi ditawarkan melalui dua pilihan seri. Keduanya adalah SR025T3 dan SR025T5.

Selanjutnya, kedua seri memiliki jangka waktu berbeda. SR025T3 memiliki tenor tiga tahun. Sementara itu, SR025T5 memiliki tenor lima tahun.

Selain itu, keduanya menawarkan tingkat imbalan tetap. SR025T3 menawarkan imbalan sebesar 6,80% per tahun.

Sementara itu, SR025T5 menawarkan imbalan sebesar 6,90% per tahun. Dengan demikian, investor dapat memilih seri sesuai kebutuhan.

Namun, aspek pajak juga perlu diperhatikan. Imbalan dari SR025 dikenakan PPh final sebesar 10%.

Karena itu, investor sebaiknya tidak hanya melihat tingkat kupon. Pajak juga perlu dihitung sebelum menentukan pilihan.

Apa Itu Sukuk Ritel SR025?

Pada dasarnya, Sukuk Ritel merupakan bagian dari Surat Berharga Syariah Negara. Instrumen ini diterbitkan pemerintah untuk investor individu.

Selanjutnya, Sukuk Ritel menggunakan prinsip syariah. Struktur tersebut membedakannya dari surat utang konvensional.

Selain itu, SR025 menggunakan akad ijarah-asset to be leased. Struktur tersebut berkaitan dengan aset yang menjadi dasar penerbitan sukuk.

Kemudian, SR025 telah dinyatakan sesuai prinsip syariah. Pernyataan tersebut berasal dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.

Dengan demikian, investor memperoleh pilihan instrumen berbasis syariah. Instrumen tersebut juga diterbitkan oleh pemerintah.

Selain memperoleh imbalan, investor turut mendukung pembiayaan APBN. Karena itu, SR025 memiliki fungsi investasi sekaligus pembiayaan negara.

SR025 Resmi Ditawarkan dalam Dua Seri

Ketika SR025 resmi ditawarkan, pemerintah menyediakan dua pilihan. Pilihan tersebut memberikan perbedaan dari sisi tenor dan kupon.

Pertama, terdapat SR025T3. Seri ini memiliki tenor selama tiga tahun.

Selanjutnya, tingkat imbalan tetap SR025T3 adalah 6,80% per tahun. Investor akan menerima imbalan sesuai ketentuan penerbitan.

Kedua, terdapat SR025T5. Seri ini memiliki tenor selama lima tahun.

Sementara itu, tingkat imbalan tetap SR025T5 mencapai 6,90% per tahun. Dengan demikian, seri ini menawarkan imbalan sedikit lebih tinggi.

Namun, tenor yang lebih panjang juga perlu dipertimbangkan. Investor perlu menyesuaikannya dengan rencana keuangan masing-masing.

Berapa Kupon SR025?

Kupon menjadi salah satu informasi utama bagi calon investor. Karena itu, tingkat imbalan perlu dipahami sebelum melakukan pemesanan.

Untuk SR025T3, tingkat imbalan tetap mencapai 6,80% per tahun. Sementara itu, SR025T5 memberikan 6,90% per tahun.

Selanjutnya, tingkat tersebut bersifat tetap. Artinya, persentase imbalan tidak berubah selama periode yang ditentukan.

Dengan demikian, investor dapat memperkirakan imbalan secara lebih mudah. Namun, hasil bersih tetap dipengaruhi oleh pajak.

Karena itu, perhitungan sebaiknya menggunakan nilai setelah pajak. Cara tersebut memberikan gambaran yang lebih realistis.

Perbedaan SR025T3 dan SR025T5

Perbedaan pertama terdapat pada tenor. SR025T3 memiliki tenor tiga tahun.

Sementara itu, SR025T5 memiliki tenor lima tahun. Dengan demikian, SR025T5 membutuhkan komitmen investasi lebih panjang.

Selanjutnya, terdapat perbedaan tingkat imbalan. SR025T3 menawarkan 6,80% per tahun.

Sedangkan SR025T5 menawarkan 6,90% per tahun. Selisihnya adalah 0,10 poin persentase.

Selain itu, terdapat perbedaan batas pemesanan. SR025T3 memiliki batas maksimal Rp5 miliar.

Sementara itu, batas maksimal SR025T5 mencapai Rp10 miliar. Adapun minimum pemesanan kedua seri adalah Rp1 juta.

Keterangan	SR025T3	SR025T5
Tenor	3 tahun	5 tahun
Imbalan tetap	6,80%	6,90%
Minimum pemesanan	Rp1 juta	Rp1 juta
Maksimum pemesanan	Rp5 miliar	Rp10 miliar

Dengan demikian, calon investor dapat membandingkan kedua seri. Pilihan sebaiknya disesuaikan dengan tujuan dan jangka waktu investasi.

Kapan Masa Penawaran SR025?

Selain mengetahui kupon, calon investor perlu memperhatikan masa penawaran. Hal tersebut penting karena pemesanan hanya dapat dilakukan dalam periode tertentu.

Berdasarkan informasi penerbitan, masa penawaran berlangsung mulai 21 Agustus 2026. Selanjutnya, periode tersebut berakhir pada 16 September 2026.

Karena itu, calon investor perlu melakukan pemesanan sebelum batas akhir. Jangan menunggu sampai hari terakhir jika seluruh persyaratan belum siap.

Selain itu, proses pemesanan dilakukan secara daring. Investor dapat menggunakan mitra distribusi yang telah ditunjuk pemerintah.

Dengan demikian, proses pembelian dapat dilakukan secara praktis. Namun, investor tetap perlu mengikuti setiap tahap dengan benar.

Berapa Minimal Pembelian SR025?

Salah satu daya tarik Sukuk Ritel adalah nilai pemesanan yang relatif terjangkau. Untuk SR025, minimum pemesanan dimulai dari Rp1 juta.

Selanjutnya, batas tersebut berlaku untuk SR025T3 dan SR025T5. Artinya, investor dapat memulai dengan nominal yang relatif kecil.

Namun, terdapat batas maksimal untuk masing-masing seri. SR025T3 memiliki batas maksimal Rp5 miliar.

Sementara itu, SR025T5 memiliki batas maksimal Rp10 miliar. Dengan demikian, terdapat ruang investasi yang berbeda pada setiap seri.

Karena itu, investor perlu menyesuaikan pemesanan. Jangan hanya mempertimbangkan batas maksimal yang tersedia.

Bagaimana Cara Membeli Sukuk Ritel SR025?

Proses pembelian SR025 dilakukan secara online. Investor dapat menggunakan salah satu mitra distribusi yang ditunjuk pemerintah.

Pertama, investor perlu melakukan registrasi. Pendaftaran dilakukan melalui mitra distribusi yang tersedia.

Selanjutnya, investor memilih seri yang diinginkan. Pilihannya adalah SR025T3 atau SR025T5.

Kemudian, investor melakukan pemesanan. Nominal harus berada dalam batas yang telah ditentukan.

Setelah itu, investor melakukan pembayaran. Pembayaran dilakukan sesuai nilai pemesanan.

Terakhir, dilakukan proses setelmen. Tahap tersebut menjadi penyelesaian transaksi dan pencatatan kepemilikan sukuk.

Dengan demikian, proses pembelian memiliki beberapa tahapan. Investor perlu memastikan seluruh proses telah diselesaikan.

Siapa yang Dapat Membeli SR025?

Pada dasarnya, Sukuk Ritel ditujukan kepada investor individu. Instrumen ini menjadi salah satu alternatif investasi yang diterbitkan pemerintah.

Selanjutnya, investor dapat memilih seri sesuai kebutuhan. Pilihan tersebut mencakup tenor dan tingkat imbalan.

Namun, calon investor tetap perlu memahami karakteristik produk. Jangan hanya melihat tingkat kupon yang ditawarkan.

Selain itu, aspek pajak juga harus diperhitungkan. Hasil yang diterima investor akan dipengaruhi oleh PPh final.

Dengan demikian, keputusan investasi sebaiknya dilakukan secara menyeluruh. Investor perlu mempertimbangkan aspek manfaat dan kewajiban perpajakan.

Pajak SR025 Dikenakan Sebesar 10%

Salah satu aspek terpenting adalah pajak. Imbalan yang diterima investor dari SR025 dikenakan PPh final sebesar 10%.

Selanjutnya, pajak tersebut dipotong sesuai ketentuan perpajakan. Karena sifatnya final, pengenaan dilakukan atas imbalan yang diterima.

Tarif tersebut sebelumnya mengalami perubahan. Tarif PPh final atas bunga atau imbalan SBN pernah berada pada level 15%.

Kemudian, tarif diturunkan menjadi 10%. Penurunan tersebut berlaku berdasarkan PP Nomor 9 Tahun 2021.

Dengan demikian, investor perlu memperhitungkan tarif terbaru. Jangan menggunakan tarif lama ketika menghitung hasil investasi.

Perbandingan Pajak SR025 dan Deposito

Pajak menjadi salah satu faktor dalam memilih instrumen investasi. Karena itu, perbandingan tarif dapat membantu investor memahami hasil bersih.

Untuk imbalan SR025, PPh final yang dikenakan adalah 10%. Sementara itu, bunga deposito dikenakan PPh final sebesar 20%.

Dengan demikian, terdapat perbedaan tarif yang cukup signifikan. Investor dapat mempertimbangkan hal tersebut saat menyusun strategi investasi.

Namun, pajak bukan satu-satunya faktor. Risiko, tenor, likuiditas, dan tujuan investasi juga perlu diperhatikan.

Selain itu, karakteristik setiap produk berbeda. Karena itu, perbandingan sebaiknya tidak hanya berdasarkan tarif pajak.

Contoh Perhitungan Pajak Imbalan SR025

Agar lebih mudah dipahami, mari gunakan contoh sederhana. Misalnya, investor membeli SR025 sebesar Rp10 juta.

Kemudian, investor memilih SR025T3. Tingkat imbalannya adalah 6,80% per tahun.

Dengan demikian, imbalan bruto setahun adalah Rp680 ribu. Nilai tersebut diperoleh dari 6,80% dikalikan Rp10 juta.

Selanjutnya, imbalan tersebut dikenakan PPh final 10%. Pajaknya menjadi Rp68 ribu.

Dengan demikian, imbalan bersih secara sederhana menjadi Rp612 ribu setahun. Perhitungan ini belum mempertimbangkan faktor lain dalam transaksi.

Contoh tersebut hanya menggambarkan mekanisme dasar. Investor tetap perlu mengikuti ketentuan resmi saat melakukan perhitungan aktual.

Contoh Perhitungan SR025T5

Selanjutnya, kita gunakan contoh untuk SR025T5. Misalnya, investor membeli instrumen senilai Rp10 juta.

Tingkat imbalan SR025T5 adalah 6,90% per tahun. Dengan demikian, imbalan bruto setahun mencapai Rp690 ribu.

Kemudian, PPh final 10% dikenakan atas imbalan tersebut. Pajak yang dipotong menjadi Rp69 ribu.

Dengan demikian, imbalan bersih secara sederhana menjadi Rp621 ribu. Sekali lagi, angka tersebut merupakan ilustrasi dasar.

Karena itu, investor perlu memahami perbedaan kupon. Selisih kecil pada tingkat imbalan dapat memengaruhi hasil bersih.

Mengapa Pajak Perlu Diperhitungkan?

Investor sering melihat tingkat kupon terlebih dahulu. Namun, hasil investasi tidak selalu sama dengan tingkat kupon.

Sebab, terdapat pajak yang dipotong dari imbalan. Karena itu, investor perlu menghitung hasil setelah pajak.

Selanjutnya, perhitungan tersebut dapat membantu menentukan pilihan. Investor dapat membandingkan hasil bersih dari beberapa instrumen.

Selain itu, perhitungan pajak dapat membantu perencanaan keuangan. Investor dapat memperkirakan penerimaan secara lebih realistis.

Dengan demikian, memahami pajak menjadi bagian penting. Keputusan investasi sebaiknya tidak hanya melihat imbal hasil bruto.

Prinsip Syariah dalam SR025

Selain aspek pajak, SR025 memiliki karakteristik syariah. Produk ini disusun berdasarkan prinsip yang ditetapkan dalam struktur penerbitannya.

Pertama, SR025 tidak mengandung unsur maysir. Istilah tersebut berkaitan dengan perjudian.

Selanjutnya, SR025 juga tidak mengandung unsur gharar. Gharar berkaitan dengan ketidakjelasan dalam transaksi.

Selain itu, SR025 tidak mengandung unsur riba. Struktur akad yang digunakan adalah ijarah-asset to be leased.

Kemudian, produk tersebut telah dinyatakan sesuai prinsip syariah oleh DSN-MUI. Dengan demikian, karakteristik syariah menjadi bagian utama produk.

Bagaimana Dana SR025 Digunakan?

Penerbitan SR025 merupakan bagian dari strategi pembiayaan APBN 2026. Dengan demikian, penerbitannya memiliki fungsi lebih luas.

Selanjutnya, dana yang diperoleh digunakan sesuai struktur akad. Penggunaannya berkaitan dengan kegiatan investasi pemerintah.

Selain itu, struktur sukuk menggunakan underlying asset. Aset tersebut dapat berupa hak manfaat atas barang milik negara.

Kemudian, aset tersebut disewakan kepada pemerintah. Struktur ini menjadi bagian dari akad yang digunakan dalam penerbitan.

Dengan demikian, SR025 tidak hanya menjadi instrumen investasi. Penerbitannya juga mendukung pembiayaan pembangunan nasional.

SR025 sebagai Bagian dari Pembiayaan APBN

Pemerintah menerbitkan surat berharga untuk mendukung kebutuhan pembiayaan. SR025 menjadi salah satu instrumen dalam strategi tersebut.

Selanjutnya, masyarakat dapat berpartisipasi melalui pembelian Sukuk Ritel. Investor memperoleh imbalan sesuai ketentuan penerbitan.

Pada saat yang sama, pemerintah memperoleh sumber pembiayaan. Dengan demikian, terdapat hubungan antara investasi masyarakat dan pembiayaan negara.

Selain itu, struktur syariah memberikan pilihan bagi investor. Pilihan tersebut dapat digunakan oleh masyarakat yang mempertimbangkan prinsip syariah.

Dengan demikian, SR025 memiliki fungsi ganda. Instrumen ini menjadi alternatif investasi sekaligus bagian pembiayaan APBN.

Apa yang Perlu Diperhatikan Sebelum Membeli SR025?

Pertama, investor perlu memahami tenor. Pilih tenor yang sesuai dengan kebutuhan keuangan.

Selanjutnya, perhatikan tingkat imbalan. Bandingkan SR025T3 dan SR025T5 secara menyeluruh.

Kemudian, hitung pajaknya. PPh final sebesar 10% perlu dimasukkan dalam perhitungan.

Selain itu, perhatikan batas pemesanan. Pastikan nominal pembelian berada dalam batas yang ditentukan.

Berikutnya, pahami proses pembelian. Investor harus melakukan registrasi, pemesanan, pembayaran, dan setelmen.

Terakhir, pahami karakteristik produk. Jangan membeli hanya karena melihat tingkat imbalan.

Dengan demikian, keputusan dapat dibuat secara lebih terencana. Investor juga dapat menyesuaikan pilihan dengan tujuan finansial.

SR025T3 atau SR025T5, Mana yang Lebih Cocok?

Tidak ada satu jawaban yang cocok untuk semua investor. Pilihan sangat bergantung pada tujuan dan kebutuhan masing-masing.

SR025T3 memiliki tenor lebih pendek. Karena itu, seri ini dapat dipertimbangkan oleh investor dengan kebutuhan lebih fleksibel.

Sementara itu, SR025T5 memiliki tenor lebih panjang. Tingkat imbalannya juga sedikit lebih tinggi.

Namun, tenor lima tahun membutuhkan komitmen lebih lama. Investor perlu memastikan dana tidak dibutuhkan dalam waktu dekat.

Selain itu, perbedaan imbalan hanya 0,10 poin persentase. Karena itu, tenor tetap perlu menjadi pertimbangan utama.

Dengan demikian, jangan memilih hanya berdasarkan tingkat kupon. Pertimbangkan keseluruhan karakteristik produk.

Tips Menghitung Imbalan Setelah Pajak

Pertama, tentukan nilai investasi. Setelah itu, tentukan tingkat imbalan sesuai seri yang dipilih.

Kemudian, hitung imbalan bruto. Caranya adalah mengalikan nilai investasi dengan tingkat imbalan.

Selanjutnya, hitung PPh final. Tarif yang digunakan adalah 10%.

Kemudian, kurangi imbalan bruto dengan pajak. Hasilnya memberikan gambaran imbalan bersih.

Dengan demikian, investor dapat mengetahui hasil yang lebih realistis. Perhitungan sederhana tersebut juga dapat membantu membandingkan produk.

Namun, perhitungan aktual harus mengikuti ketentuan penerbitan. Jangan menggunakan contoh sederhana sebagai dasar transaksi tanpa pengecekan.

Pentingnya Memahami Pajak Investasi

Investasi dan pajak merupakan dua hal yang saling berkaitan. Karena itu, investor perlu memahami keduanya secara bersamaan.

Selanjutnya, pajak dapat memengaruhi hasil yang diterima. Perbedaan tarif dapat menghasilkan perbedaan penerimaan bersih.

Selain itu, pemahaman pajak membantu perencanaan. Investor dapat menentukan target berdasarkan hasil setelah pajak.

Kemudian, pemahaman tersebut juga membantu menghindari kesalahan. Investor dapat mengetahui kewajiban yang melekat pada instrumen.

Dengan demikian, literasi pajak menjadi bagian penting dalam investasi. Pengetahuan tersebut dapat membantu mengambil keputusan secara lebih terukur.

Kesimpulan

Pada akhirnya, SR025 resmi ditawarkan sebagai salah satu pilihan investasi berbasis syariah. Pemerintah menyediakan dua seri, yaitu SR025T3 dan SR025T5.

Selanjutnya, SR025T3 memiliki tenor tiga tahun. Tingkat imbalannya mencapai 6,80% per tahun.

Sementara itu, SR025T5 memiliki tenor lima tahun. Tingkat imbalannya mencapai 6,90% per tahun.

Selain itu, minimum pemesanan kedua seri adalah Rp1 juta. Batas maksimum berbeda pada masing-masing seri.

Kemudian, aspek pajak juga perlu diperhatikan. Imbalan SR025 dikenakan PPh final sebesar 10%.

Dengan demikian, investor sebaiknya menghitung hasil setelah pajak. Cara tersebut memberikan gambaran yang lebih realistis.

Selain itu, SR025 menggunakan prinsip syariah. Produk ini menggunakan akad ijarah-asset to be leased.

Pada akhirnya, pilihan investasi perlu disesuaikan dengan kebutuhan. Tenor, imbalan, pajak, dan tujuan finansial harus dipertimbangkan bersama.

Butuh Bantuan Memahami Pajak Investasi?

Memahami pajak investasi tidak selalu mudah. Terlebih lagi, setiap instrumen dapat memiliki ketentuan perpajakan berbeda.

Karena itu, perhitungan perlu dilakukan dengan tepat. Kesalahan memahami pajak dapat memengaruhi perencanaan finansial.

Selanjutnya, Anda dapat berkonsultasi dengan tenaga profesional. Pendampingan dapat membantu memahami kewajiban pajak atas berbagai transaksi.

Jika Anda membutuhkan jasa konsultasi pajak, kunjungi Tax Consultant Batam.

Melalui pendampingan yang tepat, Anda dapat memahami aspek perpajakan dengan lebih baik. Dengan begitu, keputusan investasi dapat dibuat dengan pertimbangan yang lebih matang.

Pahami investasinya, hitung pajaknya, dan rencanakan hasilnya dengan lebih bijak.

Agustus 22 2026

Coretax Hapus Konsep Delta untuk Pelaporan SPT UMKM

Kantor Konsultan Pajak Joni Berita Pajak CoreTax, DJP, Konsep Delta, PPh Final, SPT Tahunan, SPT UMKM

Sistem Coretax terus mengalami pembaruan. Perubahan tersebut bertujuan membuat administrasi perpajakan semakin praktis.

Salah satu pembaruan penting menyangkut pelaporan SPT UMKM. Kini, Coretax hapus konsep Delta dalam rekapitulasi peredaran bruto UMKM.

Pembaruan tersebut berlaku sejak 31 Juli 2026. Perubahan ini berlaku untuk SPT Normal dan SPT Pembetulan.

Sebelumnya, konsep Delta digunakan dalam pembetulan SPT. Wajib Pajak perlu menghitung selisih antara laporan lama dan laporan terbaru.

Namun, mekanisme tersebut dapat menimbulkan masalah. Salah satunya adalah munculnya nilai Kurang Bayar atau KB semu.

Akibatnya, beberapa Wajib Pajak mengalami kendala. Mereka bahkan dapat diminta melakukan pembayaran tambahan sebelum mengirim SPT.

Kini, mekanisme tersebut telah berubah. Wajib Pajak cukup melaporkan total peredaran bruto terbaru secara utuh.

Selanjutnya, Coretax akan melakukan penghitungan secara otomatis. Sistem juga memperhitungkan pelunasan pajak yang sudah tercatat.

Karena itu, perubahan ini penting bagi pelaku UMKM. Terutama bagi Wajib Pajak yang perlu melakukan pembetulan SPT.

Apa Itu Konsep Delta di Coretax?

Pada dasarnya, konsep Delta merupakan mekanisme perhitungan selisih. Perhitungan ini digunakan ketika Wajib Pajak melakukan pembetulan SPT.

Sebelum pembaruan, Coretax menampilkan perbedaan antara laporan sebelumnya. Kemudian, sistem menghitung perubahan yang terjadi pada SPT Pembetulan.

Dalam praktiknya, mekanisme tersebut dapat membingungkan sebagian Wajib Pajak. Terutama ketika terdapat perubahan pada peredaran bruto.

Selain itu, sistem dapat menampilkan nilai kurang bayar tertentu. Nilai tersebut dapat muncul akibat mekanisme perhitungan Delta.

Karena itu, Wajib Pajak dapat mengira masih memiliki kewajiban tambahan. Padahal, nilai tersebut dapat berasal dari perhitungan pembetulan.

DJP sebelumnya memang menjelaskan konsep Delta dalam Coretax. Konsep tersebut digunakan sebagai metode pembetulan dalam beberapa jenis SPT.

Namun, mekanisme untuk rekapitulasi bruto UMKM kini berubah. Coretax tidak lagi menggunakan konsep Delta untuk bagian tersebut.

Dengan demikian, proses pelaporan menjadi lebih sederhana. Wajib Pajak tidak perlu lagi menghitung selisih secara manual.

Mengapa Coretax Hapus Konsep Delta?

Perubahan ini dilakukan untuk menyederhanakan proses pelaporan. Selain itu, pembaruan diharapkan mengurangi kendala saat melakukan pembetulan.

Sebelumnya, konsep Delta dapat menghasilkan KB semu. Kondisi tersebut terjadi akibat mekanisme penghitungan selisih.

Akibatnya, Wajib Pajak dapat menghadapi kendala saat submit SPT. Terutama jika sistem menampilkan kewajiban tambahan yang tidak semestinya.

Karena itu, konsep tersebut dihapus dari rekapitulasi bruto UMKM. Coretax kini menggunakan total peredaran bruto terbaru.

Selanjutnya, sistem akan menghitung PPh Final berdasarkan data tersebut. Pelunasan pajak yang sudah tersedia juga akan diperhitungkan.

Dengan demikian, Wajib Pajak tidak perlu menghitung Delta. Proses pembetulan dapat dilakukan dengan memasukkan kondisi terbaru.

Perubahan Utama dalam Pelaporan SPT UMKM

Setelah pembaruan, terdapat beberapa perubahan penting. Pertama, konsep Delta tidak lagi digunakan.

Kedua, perubahan tersebut berlaku untuk SPT Normal. Selain itu, mekanisme baru juga berlaku pada SPT Pembetulan.

Ketiga, Wajib Pajak cukup memasukkan total peredaran bruto. Data tersebut harus sesuai dengan kondisi terbaru.

Keempat, Coretax tetap menghitung PPh Final. Penghitungan dilakukan berdasarkan data yang dilaporkan.

Kelima, pelunasan pajak yang tersedia tetap diperhitungkan. Karena itu, Wajib Pajak tidak perlu membayar KB semu.

Perubahan tersebut membuat proses menjadi lebih sederhana. Wajib Pajak dapat lebih fokus pada keakuratan data.

Siapa yang Perlu Memahami Perubahan Ini?

Pada dasarnya, perubahan ini penting bagi Wajib Pajak UMKM. Terutama bagi mereka yang menggunakan Coretax dalam pelaporan SPT.

Selain itu, perubahan sangat relevan bagi Wajib Pajak yang melakukan pembetulan. Mereka tidak lagi perlu menghitung selisih dengan laporan sebelumnya.

Kemudian, pelaku UMKM yang sempat gagal submit juga perlu memperhatikan perubahan. Mereka dapat mencoba kembali menggunakan mekanisme terbaru.

Namun, data yang dimasukkan tetap harus benar. Perubahan sistem bukan berarti kewajiban pencatatan menjadi berkurang.

Karena itu, pelaku usaha perlu memahami mekanisme baru. Kesalahan data tetap dapat memengaruhi hasil penghitungan pajak.

Bagaimana Mekanisme Pelaporan Bruto UMKM?

Pelaporan UMKM tetap membutuhkan data peredaran bruto. Data tersebut perlu direkap berdasarkan periode dan tempat usaha.

Berdasarkan PMK Nomor 164 Tahun 2023, data peredaran bruto dilaporkan melalui SPT Tahunan. Wajib Pajak perlu mencantumkan rekapitulasi peredaran bruto sesuai ketentuan.

Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, data tersebut dilaporkan pada Lampiran L3-B Bagian A. Sementara itu, Wajib Pajak Badan menggunakan Lampiran 5.

Selanjutnya, Coretax akan menghitung PPh Final. Penghitungan dilakukan berdasarkan peredaran bruto yang dilaporkan.

Selain itu, sistem akan memperhitungkan pelunasan pajak. Pelunasan dapat berasal dari setoran sendiri.

Pelunasan juga dapat berasal dari pemotongan pihak lain. Data tersebut akan diperhitungkan sepanjang sudah tercatat dalam sistem.

Dengan demikian, Wajib Pajak perlu memastikan data pelunasan tersedia. Data tersebut penting dalam proses penghitungan akhir.

Komponen yang Diperhitungkan Coretax

Dalam mekanisme terbaru, beberapa komponen tetap diperhitungkan. Pertama, terdapat peredaran bruto bulanan.

Selanjutnya, terdapat PPh Final terutang. Nilainya dihitung berdasarkan data peredaran bruto.

Kemudian, sistem memperhitungkan setoran mandiri. Setoran tersebut menggunakan Kode Akun Pajak 411128-420.

Selain itu, terdapat pemotongan oleh pihak lain. Kode Objek Pajak yang digunakan adalah 28-423-02.

Kemudian, pelunasan yang sudah tercatat juga diperhitungkan. Sistem akan mencocokkan kewajiban dengan pembayaran yang tersedia.

Dengan demikian, Wajib Pajak tidak perlu menghitung seluruh komponen secara manual. Namun, pemeriksaan data tetap harus dilakukan.

Coretax Hapus Konsep Delta pada SPT Normal

Perubahan ini tidak hanya berlaku untuk pembetulan. Konsep Delta juga telah dihapus pada SPT Normal.

Artinya, mekanisme pelaporan bruto UMKM menjadi lebih seragam. Wajib Pajak cukup memasukkan peredaran bruto secara utuh.

Selanjutnya, Coretax akan melakukan penghitungan PPh Final. Sistem juga memproses data pelunasan yang tersedia.

Karena itu, Wajib Pajak tidak perlu memikirkan konsep selisih. Fokus utama adalah memastikan data yang dimasukkan benar.

Dengan demikian, proses pengisian menjadi lebih sederhana. Risiko kesalahan akibat penghitungan Delta juga dapat dikurangi.

Coretax Hapus Konsep Delta pada SPT Pembetulan

Perubahan paling terasa terdapat pada SPT Pembetulan. Sebelumnya, Wajib Pajak perlu memahami konsep selisih.

Kini, prosesnya lebih sederhana. Wajib Pajak cukup memasukkan data terbaru secara utuh.

Sebagai contoh, terdapat perubahan peredaran bruto dalam satu tahun. Wajib Pajak cukup memperbarui data sesuai kondisi sebenarnya.

Selanjutnya, Coretax akan menghitung kembali PPh Final. Sistem juga akan memperhitungkan pelunasan yang telah tercatat.

Dengan demikian, Wajib Pajak tidak perlu mengurangi data lama. Tidak ada lagi pengisian Delta untuk rekapitulasi bruto UMKM.

Apa Itu KB Semu?

Istilah KB semu menjadi penting dalam perubahan ini. KB merupakan singkatan dari Kurang Bayar.

Pada mekanisme sebelumnya, sistem dapat menampilkan nilai KB. Nilai tersebut dapat muncul karena perhitungan Delta.

Padahal, kewajiban sebenarnya dapat sudah terlunasi. Kondisi tersebut dapat membuat Wajib Pajak bingung.

Selain itu, nilai KB semu dapat menghambat proses submit. Wajib Pajak mungkin diminta melakukan pembayaran tambahan.

Karena itu, penghapusan Delta menjadi penting. Mekanisme baru memperhitungkan pelunasan yang sudah tersedia.

Dengan demikian, KB yang hanya muncul akibat Delta tidak perlu dibayar. Wajib Pajak dapat melanjutkan pelaporan setelah data sesuai.

Apakah Wajib Pajak Masih Harus Membayar KB?

Pertanyaan ini cukup penting bagi pelaku UMKM. Jawabannya bergantung pada hasil penghitungan sebenarnya.

Jika KB muncul karena Delta, Wajib Pajak tidak perlu membayarnya. Mekanisme baru menghapus penghitungan tersebut.

Namun, jika memang terdapat kekurangan pembayaran, kondisinya berbeda. Kewajiban yang benar tetap harus dipenuhi.

Karena itu, Wajib Pajak perlu memeriksa hasil penghitungan. Jangan langsung menyimpulkan bahwa seluruh KB adalah kesalahan sistem.

Selanjutnya, periksa juga data pembayaran. Pastikan seluruh pelunasan telah tercatat dalam Coretax.

Dengan demikian, Wajib Pajak dapat membedakan KB sebenarnya. Pemeriksaan ini penting sebelum melakukan submit SPT.

Cara Melakukan Pembetulan SPT UMKM Setelah Update

Pertama, buka konsep SPT Pembetulan yang akan diperbaiki. Kemudian, periksa kembali data yang telah dimasukkan.

Selanjutnya, masukkan total peredaran bruto terbaru. Data tersebut harus menggambarkan kondisi sebenarnya.

Kemudian, periksa setiap tempat usaha. Pastikan seluruh lokasi usaha sudah tercantum dengan benar.

Setelah itu, periksa penghitungan PPh Final. Pastikan nilai yang muncul sesuai dengan data peredaran bruto.

Selanjutnya, periksa pembayaran atau pemotongan pajak. Pastikan seluruh pelunasan sudah tercatat dalam sistem.

Terakhir, lakukan submit SPT. Proses tersebut dapat dilakukan setelah seluruh data dipastikan benar.

DJP juga menyediakan panduan pelaporan SPT melalui Coretax. Informasi tersebut dapat menjadi referensi bagi Wajib Pajak.

Bagaimana dengan SPT Pembetulan yang Gagal?

Perubahan ini juga memberikan peluang bagi Wajib Pajak yang sebelumnya gagal. SPT Pembetulan tersebut dapat dicoba kembali.

Namun, jangan langsung melakukan submit. Periksa dahulu seluruh data yang ada.

Pertama, periksa total peredaran bruto. Pastikan angka tersebut sesuai kondisi terbaru.

Selanjutnya, periksa data tempat usaha. Jangan sampai ada lokasi yang belum tercantum.

Kemudian, periksa pembayaran dan pemotongan. Pastikan seluruh data pelunasan sudah masuk sistem.

Setelah itu, periksa penghitungan PPh Final. Jika sudah sesuai, Wajib Pajak dapat mencoba submit kembali.

Dengan demikian, kegagalan sebelumnya tidak selalu berarti harus membuat laporan baru. Mekanisme terbaru dapat membantu proses pengajuan kembali.

Bagaimana Jika Terjadi Lebih Setor?

Selain kurang bayar, hasil penghitungan dapat menunjukkan lebih setor. Kondisi ini juga perlu dipahami Wajib Pajak.

Jika terjadi lebih setor, pengembalian dapat diajukan. Proses tersebut dilakukan secara terpisah setelah SPT dilaporkan.

Selanjutnya, Wajib Pajak dapat mengajukan PPYSTT. Istilah tersebut merujuk pada pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang.

Namun, saldo pembayaran perlu diperiksa terlebih dahulu. Pastikan saldo tersebut belum pernah diajukan untuk pengembalian.

Jika saldo sudah diajukan, saldo tersebut tidak dapat digunakan kembali. Karena itu, pencatatan pembayaran tetap sangat penting.

Dengan demikian, penghapusan Delta tidak menghilangkan proses pengembalian. Prosedurnya hanya dipisahkan dari mekanisme pembetulan.

Apa yang Harus Diperhatikan UMKM?

Meskipun Coretax hapus konsep Delta, ketelitian tetap diperlukan. Wajib Pajak tidak boleh mengabaikan data peredaran bruto.

Pertama, catat omzet secara rutin. Pencatatan bulanan akan memudahkan proses pelaporan tahunan.

Selanjutnya, pisahkan data setiap tempat usaha. Langkah ini penting jika usaha memiliki beberapa lokasi.

Kemudian, simpan bukti transaksi. Dokumen tersebut dapat digunakan sebagai dasar pencatatan.

Selain itu, cocokkan pembayaran dengan catatan internal. Pastikan pembayaran yang dilakukan sudah tercatat.

Dengan demikian, proses pelaporan dapat berjalan lebih lancar. Wajib Pajak juga lebih mudah melakukan pembetulan jika diperlukan.

Pentingnya Rekapitulasi Peredaran Bruto

Peredaran bruto menjadi data penting bagi UMKM. Data tersebut menjadi dasar dalam proses penghitungan PPh Final.

Karena itu, pencatatan tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Kesalahan angka dapat memengaruhi laporan pajak.

Selanjutnya, data bulanan perlu direkap dengan konsisten. Jangan menunggu akhir tahun untuk mulai mencari data transaksi.

Selain itu, setiap tempat usaha perlu dicatat. Data yang lengkap akan membantu proses pelaporan melalui Coretax.

DJP juga menekankan pentingnya menyiapkan rekapitulasi peredaran bruto. Data tersebut termasuk dokumen yang perlu disiapkan UMKM sebelum melaporkan SPT.

Dengan demikian, pembukuan atau pencatatan yang tertib menjadi sangat penting. Teknologi hanya membantu jika data yang diberikan memang benar.

Coretax Membantu Mengurangi Penghitungan Manual

Salah satu manfaat sistem digital adalah otomatisasi. Coretax dapat melakukan sejumlah penghitungan berdasarkan data yang diberikan.

Selanjutnya, sistem juga dapat memperhitungkan pelunasan yang telah tercatat. Hal ini membuat proses administrasi menjadi lebih terintegrasi.

Namun, otomatisasi bukan berarti Wajib Pajak tidak perlu melakukan pemeriksaan. Data yang salah tetap dapat menghasilkan laporan yang salah.

Karena itu, Wajib Pajak harus memeriksa hasil sistem. Pastikan seluruh informasi sesuai dengan kondisi usaha.

Dengan demikian, Coretax menjadi alat bantu administrasi. Tanggung jawab atas kebenaran data tetap berada pada Wajib Pajak.

Apakah Perubahan Ini Mengubah Tarif PPh Final?

Tidak. Penghapusan konsep Delta berkaitan dengan mekanisme pelaporan.

Perubahan ini tidak otomatis mengubah ketentuan tarif PPh Final UMKM. Wajib Pajak tetap perlu mengikuti ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya, Coretax hanya mengubah cara data rekapitulasi bruto diproses. Sistem menghitung berdasarkan data yang dimasukkan.

Karena itu, jangan menganggap penghapusan Delta sebagai perubahan tarif. Keduanya merupakan hal yang berbeda.

Dengan demikian, Wajib Pajak perlu membedakan mekanisme sistem dan ketentuan pajak. Perubahan sistem tidak selalu berarti perubahan tarif.

Apakah UMKM Perlu Menghitung Delta Lagi?

Jawabannya adalah tidak untuk rekapitulasi bruto UMKM. Wajib Pajak cukup melaporkan peredaran bruto terbaru secara utuh.

Selanjutnya, Coretax akan melakukan penghitungan berdasarkan data tersebut. Sistem juga akan memperhitungkan pelunasan yang tersedia.

Karena itu, tidak perlu membuat perhitungan selisih manual. Fokuskan perhatian pada data terbaru.

Namun, Wajib Pajak tetap perlu menyimpan data sebelumnya. Data lama tetap penting sebagai arsip administrasi.

Dengan demikian, penghapusan Delta bukan berarti riwayat laporan tidak penting. Arsip tetap perlu disimpan dengan baik.

Perbedaan Mekanisme Lama dan Baru

Aspek	Mekanisme Lama	Mekanisme Baru
Konsep Delta	Digunakan	Dihapus untuk rekap bruto UMKM
SPT Normal	Menggunakan mekanisme sebelumnya	Tanpa Delta
SPT Pembetulan	Menghitung selisih	Melaporkan data terbaru
Peredaran bruto	Memperhatikan selisih	Dilaporkan secara utuh
Penghitungan PPh Final	Mengikuti mekanisme Delta	Dihitung Coretax
Pelunasan pajak	Dapat menimbulkan KB semu	Tetap diperhitungkan
KB semu	Dapat muncul	Tidak lagi akibat Delta
Submit SPT	Dapat terkendala	Lebih sederhana

Dengan demikian, perubahan utamanya terletak pada mekanisme penghitungan. Data yang dilaporkan tetap harus benar dan lengkap.

Manfaat Penghapusan Konsep Delta bagi UMKM

Pertama, proses pembetulan menjadi lebih sederhana. Wajib Pajak tidak perlu menghitung selisih dengan SPT sebelumnya.

Kedua, risiko KB semu dapat dikurangi. Kondisi ini membantu mencegah kebingungan saat proses submit.

Ketiga, penghitungan dilakukan lebih terintegrasi. Coretax memperhitungkan peredaran bruto dan pelunasan pajak.

Keempat, proses pemeriksaan menjadi lebih mudah. Wajib Pajak cukup fokus pada data terbaru.

Dengan demikian, pembaruan ini dapat memberikan kemudahan. Namun, ketelitian dalam pencatatan tetap menjadi kunci.

Tantangan yang Tetap Harus Diperhatikan

Meskipun sistem menjadi lebih sederhana, tantangan tetap ada. Salah satunya adalah memastikan data peredaran bruto akurat.

Selain itu, Wajib Pajak perlu memastikan pembayaran tercatat. Data yang belum masuk sistem dapat memengaruhi hasil penghitungan.

Kemudian, data tempat usaha juga harus lengkap. Kesalahan lokasi dapat membuat rekapitulasi tidak sesuai.

Karena itu, pelaku UMKM perlu melakukan pengecekan rutin. Jangan hanya memeriksa data ketika hendak mengirim SPT.

Dengan demikian, perubahan sistem sebaiknya diikuti perbaikan administrasi. Keduanya harus berjalan secara bersamaan.

Tips UMKM Menghadapi Perubahan Coretax

Pertama, lakukan pencatatan omzet setiap bulan. Cara ini membuat data tahunan lebih mudah disusun.

Selanjutnya, simpan seluruh bukti transaksi. Dokumen dapat membantu saat melakukan pengecekan.

Kemudian, buat rekonsiliasi antara pencatatan dan data pajak. Pastikan angka yang digunakan memiliki dasar.

Selain itu, periksa pembayaran secara berkala. Pastikan setoran sudah tercatat pada sistem.

Terakhir, pelajari pembaruan Coretax. Informasi terbaru dapat membantu menghindari kesalahan dalam pelaporan.

DJP menyediakan berbagai panduan Coretax bagi Wajib Pajak. Materi tersebut mencakup registrasi, pembayaran, dan pelaporan SPT.

Peran Konsultan Pajak dalam Pelaporan UMKM

Pada dasarnya, pelaporan SPT membutuhkan data yang akurat. Namun, tidak semua pelaku UMKM memahami seluruh proses perpajakan.

Selain itu, pembaruan sistem dapat membuat Wajib Pajak perlu beradaptasi. Perubahan konsep Delta menjadi salah satu contohnya.

Karena itu, konsultasi pajak dapat menjadi solusi. Pendampingan membantu pelaku usaha memahami kewajiban dengan lebih baik.

Selanjutnya, konsultan dapat membantu memeriksa data. Proses tersebut dapat mencakup peredaran bruto dan pembayaran pajak.

Selain itu, pendampingan dapat membantu saat pembetulan SPT. Terutama jika terdapat perbedaan antara pencatatan internal dan data Coretax.

Dengan demikian, pelaku UMKM dapat lebih fokus pada kegiatan bisnis. Administrasi pajak tetap dapat dikelola secara lebih terarah.

Kesimpulan

Pada akhirnya, Coretax hapus konsep Delta menjadi salah satu pembaruan penting bagi pelaporan SPT UMKM. Perubahan tersebut berlaku sejak 31 Juli 2026.

Selanjutnya, penghapusan berlaku untuk SPT Normal dan SPT Pembetulan. Wajib Pajak tidak lagi perlu menghitung selisih peredaran bruto.

Sebagai gantinya, Wajib Pajak cukup memasukkan total peredaran bruto terbaru. Data tersebut harus sesuai dengan kondisi usaha sebenarnya.

Kemudian, Coretax akan menghitung PPh Final. Sistem juga memperhitungkan pelunasan pajak yang sudah tersedia.

Selain itu, penghapusan Delta membantu mengatasi persoalan KB semu. Wajib Pajak tidak perlu membayar KB yang hanya muncul karena mekanisme Delta.

Namun, kewajiban pencatatan tetap harus diperhatikan. Data peredaran bruto harus disusun secara akurat.

Dengan demikian, pembaruan Coretax dapat membuat pelaporan lebih sederhana. Pelaku UMKM tetap perlu memastikan seluruh data telah benar.

Butuh Bantuan Pelaporan Pajak UMKM?

Perubahan sistem Coretax membuat pelaku UMKM perlu beradaptasi. Selain itu, pencatatan omzet juga harus dilakukan secara lebih tertib.

Karena itu, jangan menunggu sampai mengalami kendala saat pelaporan. Pemeriksaan data sejak awal dapat membantu mengurangi risiko kesalahan.

Jika Anda membutuhkan bantuan dalam pelaporan SPT, pembetulan SPT, pencatatan transaksi, atau administrasi pajak UMKM, Anda dapat berkonsultasi dengan tenaga profesional.

Kunjungi Tax Consultant Batam untuk mengetahui layanan konsultasi pajak yang tersedia.

Dengan pendampingan yang tepat, proses administrasi dapat menjadi lebih terarah. Anda pun dapat lebih fokus mengembangkan usaha.

Pahami perubahan Coretax, rapikan pencatatan, dan pastikan kewajiban pajak UMKM Anda dilaporkan dengan benar.

Kode objek kekurangan PPh Final marketplace pada Coretax

Agustus 15 2026

Coretax Sediakan Kode Objek Kekurangan PPh Final Marketplace, Ini Cara Menggunakannya

Kantor Konsultan Pajak Joni Pajak Digital CoreTax, Marketplace, OMK 37 Tahun 2025, Pajak Digital, PPh Final, PPh Pasal 22

Perkembangan perdagangan digital membuat transaksi melalui marketplace semakin umum. Karena itu, pengelolaan pajak pedagang online juga terus mengalami penyesuaian.

Kini, Coretax menyediakan fitur baru untuk menangani kekurangan PPh Final marketplace. Fitur tersebut berupa nama objek pajak dan kode objek khusus.

Dengan demikian, pedagang dapat menyetor selisih pajak melalui sistem Coretax. Proses ini berlaku ketika tarif PPh Final terutang lebih tinggi dari pungutan marketplace.

Sebelumnya, marketplace tertentu memungut PPh Pasal 22 sebesar 0,5%. Namun, tarif tersebut tidak selalu sama dengan PPh Final yang sebenarnya terutang.

Oleh sebab itu, pedagang perlu menghitung kembali kewajiban pajaknya. Jika terdapat kekurangan, selisih tersebut harus disetor sendiri.

Pembaruan Coretax menjadi penting karena menyediakan kode objek khusus. Nama objek tersebut diawali dengan keterangan “Kekurangan Penyetoran…”.

Lantas, bagaimana ketentuannya? Selain itu, kapan pedagang harus menyetor kekurangan tersebut?

Berikut pembahasan lengkap mengenai kode objek kekurangan PPh Final marketplace. Artikel ini juga membahas contoh perhitungan dan alur pelaporannya.

Apa Itu Kode Objek Kekurangan PPh Final Marketplace?

Secara sederhana, kode objek kekurangan PPh Final marketplace digunakan untuk mencatat selisih pajak. Selisih tersebut muncul ketika pungutan marketplace belum memenuhi kewajiban PPh Final.

Pada dasarnya, marketplace yang ditunjuk dapat memungut PPh Pasal 22. Tarif pungutan tersebut sebesar 0,5% dari peredaran bruto pedagang.

Namun, tidak semua penghasilan pedagang memiliki tarif PPh Final 0,5%. Beberapa jenis penghasilan memiliki tarif yang lebih tinggi.

Karena itu, pungutan 0,5% belum tentu melunasi seluruh kewajiban pajak. Pedagang perlu menghitung selisih berdasarkan jenis penghasilannya.

Selanjutnya, Coretax menyediakan objek pajak khusus untuk pencatatan selisih tersebut. Hal ini membuat proses administrasi menjadi lebih terarah.

Pembaruan tersebut juga memungkinkan Wajib Pajak melakukan perekaman. Setelah itu, proses pembayaran dan pelaporan dapat dilakukan melalui Coretax.

Dengan demikian, pedagang tidak perlu bingung ketika menemukan kekurangan PPh Final. Sistem telah menyediakan pilihan objek yang sesuai untuk kebutuhan tersebut.

Mengapa PPh Marketplace Hanya Dipungut 0,5%?

Pertanyaan ini cukup sering muncul di kalangan pedagang online. Sebab, sebagian pedagang menganggap pungutan 0,5% sudah menyelesaikan seluruh kewajiban.

Padahal, anggapan tersebut belum tentu benar. Tarif 0,5% merupakan pungutan PPh Pasal 22 oleh marketplace yang ditunjuk.

Selanjutnya, pungutan tersebut dapat menjadi bagian dari pelunasan PPh Final. Namun, besarnya PPh Final tetap bergantung pada jenis penghasilan.

Apabila tarif PPh Final lebih tinggi, muncul selisih yang perlu dilunasi. Karena itu, pedagang perlu memahami karakter transaksi yang dilakukan.

Dengan kata lain, pedagang tidak cukup hanya melihat pungutan marketplace. Pedagang juga perlu mengetahui tarif pajak yang berlaku atas penghasilannya.

Selain itu, pencatatan transaksi harus dilakukan dengan baik. Data tersebut akan membantu saat menghitung kewajiban pajak yang sebenarnya.

Dasar Ketentuan PPh Marketplace

Ketentuan mengenai pemungutan PPh marketplace berkaitan dengan PMK Nomor 37 Tahun 2025. Aturan tersebut mengatur pemungutan PPh Pasal 22 oleh marketplace atau pihak lain.

Dalam penerapannya, marketplace yang ditunjuk memungut PPh Pasal 22. Besarnya pungutan tersebut adalah 0,5% dari peredaran bruto pedagang.

Namun, ketentuan tersebut tidak berarti seluruh penghasilan dikenai PPh Final 0,5%. Tarif PPh Final tetap mengikuti ketentuan berdasarkan jenis penghasilan.

Oleh karena itu, pedagang perlu melakukan pengecekan. Terutama jika jenis penghasilannya memiliki tarif PPh Final di atas 0,5%.

Selain itu, pedagang perlu memperhatikan dokumen transaksi. Dokumen tersebut dapat menjadi dasar untuk melakukan perhitungan dan rekonsiliasi.

Dengan demikian, penerapan pajak marketplace membutuhkan pemahaman yang lebih menyeluruh. Pedagang tidak cukup hanya mengandalkan jumlah pungutan dari platform.

Kapan Pedagang Harus Membayar Kekurangan PPh Final?

Pada dasarnya, kewajiban muncul ketika PPh Final terutang lebih besar. Selisih tersebut merupakan kekurangan yang perlu disetorkan sendiri.

Misalnya, marketplace sudah memungut 0,5%. Namun, penghasilan pedagang ternyata dikenai PPh Final 10%.

Dalam kondisi tersebut, pungutan marketplace belum menutup seluruh kewajiban. Pedagang perlu menghitung selisih antara kedua tarif tersebut.

Karena itu, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, periksa jumlah PPh Pasal 22 yang telah dipungut marketplace.

Kedua, identifikasi tarif PPh Final yang berlaku. Ketiga, hitung selisih pajak yang masih harus disetorkan.

Selanjutnya, pedagang dapat menggunakan Coretax untuk melakukan perekaman. Sistem menyediakan objek pajak khusus untuk kebutuhan tersebut.

Dengan demikian, proses penyetoran dapat dilakukan dengan dasar yang lebih tepat. Pedagang juga dapat melanjutkan proses pelaporan melalui SPT Masa PPh Unifikasi.

Contoh Kekurangan PPh Final Marketplace

Salah satu contoh yang diberikan dalam materi DJP adalah persewaan tanah dan bangunan. Jenis penghasilan tersebut memiliki tarif PPh Final sebesar 10%.

Sementara itu, marketplace hanya memungut PPh Pasal 22 sebesar 0,5%. Dengan demikian, terdapat selisih tarif sebesar 9,5%.

Misalnya, terdapat transaksi persewaan dengan nilai bruto tertentu. Marketplace kemudian memungut PPh Pasal 22 sebesar 0,5%.

Selanjutnya, pedagang perlu memperhitungkan PPh Final sebesar 10%. Selisih sebesar 9,5% menjadi bagian yang perlu disetor sendiri.

Sebagai ilustrasi sederhana, jika dasar pengenaan pajaknya Rp100 juta, PPh Final 10% adalah Rp10 juta. Sementara itu, pungutan 0,5% adalah Rp500 ribu.

Dengan demikian, selisihnya menjadi Rp9,5 juta. Nilai tersebut merupakan contoh kekurangan yang harus disetor sendiri.

Namun, perhitungan tersebut hanya ilustrasi. Pedagang tetap perlu menyesuaikannya dengan transaksi dan ketentuan yang berlaku.

Pajakku juga menjelaskan bahwa jenis penghasilan lain dapat mengalami kondisi serupa. Hal tersebut terjadi jika tarif PPh Final melebihi 0,5%.

Contoh Lain: Jasa Konstruksi

Selain persewaan, terdapat contoh lain dalam materi yang dibahas. Salah satunya adalah jasa konstruksi tanpa sertifikat.

Untuk jenis penghasilan tersebut, tarif PPh Final dapat mencapai 4%. Sementara itu, marketplace memungut PPh Pasal 22 sebesar 0,5%.

Dengan demikian, terdapat selisih sebesar 3,5%. Selisih tersebut perlu diperhatikan oleh pedagang yang memperoleh penghasilan tersebut.

Karena itu, jenis penghasilan menjadi faktor penting dalam perhitungan. Pedagang tidak dapat menyamaratakan seluruh transaksi marketplace.

Selanjutnya, pencatatan berdasarkan jenis penghasilan akan membantu proses administrasi. Data tersebut juga diperlukan ketika memilih objek pajak pada Coretax.

Dengan demikian, ketelitian menjadi bagian penting dalam proses pembayaran. Kesalahan memilih jenis penghasilan dapat menyebabkan perhitungan menjadi tidak sesuai.

Kode Objek Pajak Kekurangan PPh Final Persewaan

Untuk contoh persewaan tanah dan bangunan, Coretax menyediakan objek pajak khusus. Nama objeknya diawali dengan “Kekurangan penyetoran PPh final dari pemungutan Pihak lain”.

Pada contoh tersebut, kode objek pajaknya adalah 28-403-04. Jenis pajaknya adalah PPh Pasal 4 ayat 2.

Selain itu, sifat pajaknya adalah final. Tarif yang ditampilkan untuk kekurangan tersebut adalah 9,50%.

Adapun Kode Akun Pajaknya adalah 411128-403. Informasi tersebut digunakan dalam contoh materi yang tersedia pada Coretax.

Namun, pedagang tetap perlu memilih objek sesuai jenis penghasilan. Jangan menggunakan kode berdasarkan contoh jika transaksinya berbeda.

Sebab, setiap jenis penghasilan dapat memiliki perlakuan pajak yang berbeda. Karena itu, pemeriksaan sebelum perekaman sangat penting.

Mengapa Coretax Menyediakan Kode Khusus?

Penyediaan kode khusus memberikan kemudahan dalam administrasi. Pedagang dapat membedakan pembayaran reguler dengan kekurangan akibat pungutan pihak lain.

Selain itu, nama objek pajak dibuat lebih spesifik. Keterangan “Kekurangan Penyetoran…” membantu pengguna menemukan pilihan yang sesuai.

Dengan demikian, proses pencatatan dapat dilakukan secara lebih jelas. Data yang masuk ke sistem juga dapat menggambarkan tujuan penyetoran.

Selanjutnya, fitur tersebut membantu menghubungkan proses perekaman dengan pelaporan. Data yang telah direkam dapat digunakan dalam penyusunan SPT.

Karena itu, pembaruan ini menjadi penting bagi pedagang marketplace. Terutama bagi pedagang dengan transaksi yang cukup banyak.

Cara Membuat BPSP di Coretax

Setelah mengetahui adanya kekurangan, langkah berikutnya adalah melakukan perekaman. Proses tersebut dilakukan melalui menu e-Bupot.

Bukti Pemotongan/Pemungutan Penyetoran Sendiri atau BPSP menjadi bagian dari proses tersebut. Perekaman dilakukan melalui menu Penyetoran Sendiri.

Berikut tahapan yang dapat diikuti:

Login ke akun Coretax.
Masuk ke menu e-Bupot.
Pilih Penyetoran Sendiri.
Klik Create e-Bupot SP.
Pilih masa atau tahun pajak.
Pilih fasilitas pajak Tanpa Fasilitas.
Pilih nama objek pajak yang sesuai.
Isi DPP atau penghasilan bruto.
Masukkan data dokumen transaksi.
Periksa seluruh data.
Klik Submit.

Selanjutnya, pastikan nama objek pajak sesuai dengan transaksi. Untuk kekurangan PPh Final marketplace, pilih objek yang diawali “Kekurangan Penyetoran…”.

Dengan demikian, perekaman dapat dilakukan berdasarkan jenis penghasilan. Langkah ini penting untuk menghindari kesalahan administrasi.

Cara Melaporkan Kekurangan PPh Final

Setelah BPSP berhasil dibuat, proses belum selesai. Pedagang masih perlu melaporkan penyetoran tersebut.

Selanjutnya, pelaporan dilakukan melalui SPT Masa PPh Unifikasi. Data penyetoran sendiri akan digunakan dalam proses penyusunan SPT.

Tahapannya dimulai dengan masuk ke modul SPT. Kemudian, pilih menu Surat Pemberitahuan atau SPT.

Setelah itu, pilih Buat Konsep SPT. Klik lanjut dan pilih jenis SPT yang sesuai.

Berikutnya, pilih masa atau tahun pajak. Pastikan periode tersebut sama dengan transaksi yang telah direkam.

Kemudian, periksa data penyetoran sendiri. Pastikan nilai pajak sudah sesuai dengan kekurangan yang harus dibayar.

Jika seluruh data sudah benar, proses dapat dilanjutkan. Dengan demikian, pelaporan tidak berhenti hanya pada pembuatan BPSP.

Pajakku menegaskan bahwa kekurangan tersebut perlu dilaporkan melalui SPT Masa PPh Unifikasi.

Bagaimana Cara Membayar Kekurangan PPh Final?

Setelah konsep SPT selesai dibuat, pedagang dapat melanjutkan pembayaran. Pada tahap tersebut, Coretax akan membantu membentuk kode billing.

Namun, sebelum pembayaran dilakukan, data harus diperiksa kembali. Pastikan masa pajak dan nilai yang tercantum sudah benar.

Selanjutnya, pengguna perlu memberikan tanda tangan elektronik. Proses tersebut menggunakan Kode Otorisasi DJP atau KO DJP.

Setelah itu, kode billing akan terbentuk. Kode tersebut kemudian dapat digunakan untuk melakukan pembayaran.

Berikutnya, lakukan pembayaran melalui kanal yang tersedia. Setelah pembayaran berhasil, pastikan SPT Masa PPh Unifikasi juga telah dilaporkan.

Dengan demikian, pembayaran dan pelaporan merupakan dua proses yang saling berkaitan. Keduanya perlu diselesaikan agar kewajiban administrasi dapat terpenuhi.

Kesalahan yang Perlu Dihindari Pedagang Marketplace

Pertama, jangan langsung menganggap pungutan 0,5% sudah final. Tarif tersebut belum tentu sama dengan tarif PPh Final yang berlaku.

Kedua, jangan mengabaikan jenis penghasilan. Sebab, setiap jenis penghasilan dapat memiliki tarif berbeda.

Ketiga, jangan salah memilih kode objek pajak. Pilihan pada Coretax harus disesuaikan dengan karakter transaksi.

Keempat, jangan lupa melakukan pelaporan. Pembuatan BPSP saja belum menyelesaikan seluruh kewajiban.

Kelima, jangan mengabaikan bukti transaksi. Dokumen tersebut penting untuk mendukung proses perhitungan.

Selain itu, simpan bukti pembayaran dan pelaporan secara tertib. Dokumen tersebut dapat dibutuhkan untuk pemeriksaan pada masa mendatang.

Dengan menghindari kesalahan tersebut, administrasi pajak marketplace dapat lebih terkontrol. Pedagang juga dapat mengurangi risiko kesalahan dalam pelaporan.

Tips Mengelola Pajak Marketplace dengan Lebih Aman

Pertama, pisahkan pencatatan transaksi marketplace. Cara ini memudahkan pedagang mengetahui total peredaran bruto.

Selanjutnya, simpan laporan transaksi dari setiap platform. Jangan hanya mengandalkan riwayat transaksi yang tersedia dalam aplikasi.

Kemudian, cocokkan pungutan PPh Pasal 22 dengan catatan internal. Langkah tersebut membantu mengetahui apakah masih terdapat kekurangan.

Selain itu, identifikasi jenis penghasilan setiap transaksi. Informasi ini sangat penting ketika menentukan tarif PPh Final.

Berikutnya, periksa kode objek pajak sebelum melakukan perekaman. Jangan terburu-buru memilih kode yang terlihat paling mirip.

Terakhir, lakukan pemeriksaan sebelum SPT dilaporkan. Kesalahan yang ditemukan lebih awal akan lebih mudah ditangani.

Dengan demikian, pengelolaan pajak tidak hanya bergantung pada sistem. Pedagang juga membutuhkan pencatatan dan kontrol internal yang baik.

Apakah Semua Pedagang Marketplace Mengalami Kekurangan?

Tidak. Kekurangan hanya muncul dalam kondisi tertentu.

Pada dasarnya, masalah terjadi ketika tarif PPh Final lebih tinggi. Sementara itu, marketplace hanya memungut PPh Pasal 22 sebesar 0,5%.

Jika tarif PPh Final sesuai atau tidak lebih tinggi dari pungutan yang diperhitungkan, kondisi dapat berbeda. Karena itu, pedagang harus melihat jenis penghasilannya.

Selain itu, status dan ketentuan perpajakan pedagang juga perlu diperhatikan. Jangan mengambil kesimpulan hanya berdasarkan persentase pungutan marketplace.

Dengan demikian, tidak semua transaksi marketplace otomatis menghasilkan kekurangan. Perhitungan harus dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Mengapa Pedagang Online Perlu Memahami Coretax?

Coretax kini menjadi bagian penting dalam administrasi perpajakan. Karena itu, pedagang online perlu memahami fitur yang berkaitan dengan kewajibannya.

Terlebih lagi, transaksi marketplace dapat menghasilkan banyak data. Jika tidak dikelola dengan baik, proses rekonsiliasi dapat menjadi lebih sulit.

Selain itu, perubahan fitur dapat memengaruhi cara perekaman. Pedagang perlu mengikuti pembaruan agar tidak salah menggunakan menu.

Dengan memahami Coretax, pedagang dapat mengelola kewajibannya secara lebih terarah. Proses pencatatan, pembayaran, dan pelaporan juga dapat dilakukan dengan lebih baik.

Namun, pemahaman sistem saja belum cukup. Pedagang juga perlu memahami ketentuan pajak yang mendasari transaksi.

Kesimpulan

Pada akhirnya, kode objek kekurangan PPh Final marketplace menjadi fasilitas penting dalam Coretax. Fitur ini membantu pedagang mencatat selisih pajak yang masih harus disetor.

Selanjutnya, kekurangan muncul ketika tarif PPh Final lebih tinggi. Kondisi tersebut terjadi karena marketplace memungut PPh Pasal 22 sebesar 0,5%.

Sebagai contoh, persewaan tanah dan bangunan dikenai PPh Final 10%. Jika marketplace memungut 0,5%, terdapat selisih 9,5%.

Karena itu, pedagang perlu menghitung kewajibannya secara tepat. Jenis penghasilan harus menjadi dasar dalam menentukan tarif dan objek pajak.

Kemudian, Coretax menyediakan nama dan kode objek khusus. Pilihan tersebut diawali dengan keterangan “Kekurangan Penyetoran…”.

Untuk contoh persewaan tanah dan bangunan, kode objek yang ditampilkan adalah 28-403-04. Tarif kekurangannya tercantum sebesar 9,50%.

Setelah itu, pedagang dapat membuat BPSP melalui menu e-Bupot. Selanjutnya, penyetoran tersebut perlu dilaporkan melalui SPT Masa PPh Unifikasi.

Dengan demikian, pedagang marketplace perlu memperhatikan seluruh rangkaian proses. Jangan berhenti pada pungutan yang dilakukan marketplace.

Butuh Bantuan Mengelola Pajak Marketplace?

Mengelola pajak dari transaksi marketplace membutuhkan ketelitian. Terlebih lagi, setiap jenis penghasilan dapat memiliki perlakuan pajak yang berbeda.

Selain itu, penggunaan Coretax membutuhkan pemahaman terhadap menu dan proses administrasi. Kesalahan memilih kode objek dapat membuat pencatatan menjadi tidak sesuai.

Karena itu, pendampingan profesional dapat membantu pedagang memahami kewajibannya. Konsultasi juga dapat membantu melakukan pengecekan atas transaksi dan perhitungan pajak.

Jika Anda memiliki bisnis online, jangan biarkan urusan pajak menjadi beban. Kelola administrasi perpajakan secara lebih tertib dan terarah.

Anda dapat memperoleh informasi mengenai layanan konsultasi melalui Tax Consultant Batam.

Dengan pendampingan yang tepat, kewajiban pajak marketplace dapat dikelola dengan lebih tenang. Selain itu, Anda dapat lebih fokus mengembangkan bisnis tanpa mengabaikan kepatuhan perpajakan.

Pahami pajaknya, cek perhitungannya, dan laporkan kewajibannya dengan tepat.