Ekspor Satu Pintu melalui DSI: Kemenkeu Pastikan CEISA Tetap Berjalan Normal

Pemerintah menyiapkan perubahan tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam strategis. Kebijakan tersebut dikenal sebagai ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Namun, perubahan ini tidak berarti sistem kepabeanan mengalami pergantian.

Kementerian Keuangan memastikan sistem CEISA tetap berjalan normal. Eksportir tetap dapat menggunakan layanan kepabeanan milik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Perbedaannya terletak pada alur penyampaian dokumen ekspor.

Selanjutnya, eksportir perlu menyampaikan draf Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) melalui portal baru. Portal tersebut bernama NADI dan disiapkan oleh PT DSI. Setelah mendapatkan persetujuan, dokumen akan diteruskan menuju CEISA.

Kebijakan ini menjadi perhatian pelaku usaha ekspor. Terutama perusahaan yang bergerak dalam komoditas batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloy. Oleh karena itu, eksportir perlu memahami perubahan prosedur sejak masa transisi.

Selain itu, pemerintah menyatakan integrasi sistem telah melalui koordinasi dan uji coba. Kemenkeu juga menyampaikan bahwa sistem baru tidak menimbulkan biaya tambahan bagi eksportir. Dengan demikian, kelancaran pelayanan ekspor diharapkan tetap terjaga.

Apa Itu Kebijakan Ekspor Satu Pintu melalui DSI?

Ekspor satu pintu melalui DSI merupakan kebijakan pemerintah dalam tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam strategis. Kebijakan ini menempatkan PT Danantara Sumberdaya Indonesia sebagai perantara tunggal. Perusahaan tersebut ditunjuk untuk menjalankan mekanisme ekspor sesuai ketentuan.

Sebelumnya, masing-masing perusahaan menjalankan proses ekspor melalui mekanisme yang berlaku. Namun, pemerintah kini mengatur jalur khusus untuk komoditas tertentu. Melalui kebijakan ini, proses penyampaian dokumen akan terhubung dengan DSI.

Selain itu, kebijakan tersebut bertujuan memperkuat pengelolaan ekspor komoditas strategis. Pemerintah ingin meningkatkan pengawasan terhadap transaksi ekspor. Data dan informasi kegiatan ekspor juga diharapkan lebih terintegrasi.

Meski demikian, keberadaan DSI tidak menghapus fungsi Bea Cukai. DJBC tetap menjalankan tugas pelayanan dan pengawasan kepabeanan. Sistem CEISA juga tetap digunakan dalam pemrosesan dokumen.

Dengan demikian, kebijakan ini lebih berkaitan dengan perubahan alur tata kelola ekspor. Bukan penghapusan sistem kepabeanan yang telah berjalan. Oleh sebab itu, eksportir perlu memahami peran setiap lembaga.

Kemenkeu Pastikan Sistem CEISA Tetap Berjalan Normal

Kepastian mengenai CEISA disampaikan Wakil Menteri Keuangan Nurkholisoh Ibnu Aman. Ia menjelaskan bahwa eksportir tetap dapat mengakses layanan CEISA. Proses kepabeanan juga tetap berjalan seperti biasanya.

Namun, terdapat perubahan sebelum dokumen masuk ke sistem Bea Cukai. Eksportir perlu menyampaikan draf PEB kepada DSI terlebih dahulu. Penyampaian tersebut dilakukan melalui portal NADI.

Selanjutnya, DSI akan memeriksa dan menyetujui dokumen sesuai mekanisme yang berlaku. Setelah itu, dokumen diteruskan ke CEISA untuk proses kepabeanan. Dengan demikian, CEISA tetap menjadi bagian penting dalam alur ekspor.

Kemenkeu juga menyatakan telah melakukan koordinasi dengan DJBC. Uji coba konektivitas antara portal DSI dan CEISA turut dilakukan. Langkah tersebut bertujuan memastikan kedua sistem dapat terhubung dengan baik.

Selain itu, pemerintah ingin menjaga keyakinan pelaku usaha. Perubahan sistem tidak seharusnya menghambat kegiatan ekspor. Oleh karena itu, kesiapan integrasi menjadi perhatian sebelum penerapan penuh.

Kemenkeu juga menyampaikan bahwa sistem baru tidak menambah biaya bagi eksportir. Artinya, penggunaan portal NADI tidak dimaksudkan untuk membebankan biaya tambahan. Meski demikian, perusahaan tetap perlu memperhatikan kewajiban administrasi yang berlaku.

Apa Itu Portal NADI dalam Proses Ekspor?

NADI merupakan platform baru yang disiapkan PT DSI. Platform ini menjadi jalur penyampaian dokumen ekspor kepada DSI. Eksportir akan menggunakannya untuk mengirimkan draf PEB.

Sebelumnya, dokumen PEB disampaikan melalui sistem kepabeanan sesuai prosedur yang berlaku. Namun, dalam skema baru, terdapat tahapan melalui portal DSI. Tahapan tersebut dilakukan sebelum dokumen diteruskan ke CEISA.

Secara sederhana, NADI berfungsi sebagai pintu awal penyampaian dokumen. DSI kemudian menjalankan proses pemeriksaan dan persetujuan. Setelah itu, dokumen masuk ke sistem Bea Cukai.

Dengan demikian, NADI dan CEISA memiliki fungsi berbeda. NADI digunakan dalam mekanisme penyampaian dokumen kepada DSI. Sementara itu, CEISA tetap digunakan untuk layanan kepabeanan DJBC.

Perbedaan fungsi tersebut penting dipahami eksportir. Sebab, penggunaan portal baru bukan berarti CEISA dihentikan. Sebaliknya, kedua sistem dirancang untuk saling terhubung.

Pemerintah menargetkan NADI beroperasi penuh mulai 1 Januari 2027. Oleh karena itu, perusahaan perlu mempersiapkan proses internal sebelum tanggal tersebut. Persiapan dapat dimulai dari administrasi dan kelengkapan dokumen ekspor.

Tiga Komoditas yang Masuk Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kebijakan ekspor satu pintu melalui DSI tidak mencakup seluruh komoditas. Pemerintah menetapkan tiga kelompok komoditas sumber daya alam strategis. Ketiganya adalah batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloy.

1. Batu Bara

Batu bara menjadi salah satu komoditas yang masuk dalam kebijakan ini. Komoditas tersebut memiliki peran penting dalam perdagangan sumber daya alam Indonesia. Oleh karena itu, tata kelola ekspornya menjadi perhatian pemerintah.

Melalui mekanisme baru, dokumen ekspor batu bara perlu mengikuti ketentuan DSI. Eksportir harus memperhatikan proses pelaporan dan penyampaian informasi. Selain itu, perusahaan perlu memastikan kesesuaian data dokumen.

2. Kelapa Sawit

Kelapa sawit juga termasuk komoditas yang diatur dalam ekspor satu pintu. Cakupannya berkaitan dengan minyak kelapa sawit dan produk turunannya sesuai ketentuan. Dengan demikian, perusahaan perlu memeriksa klasifikasi barang.

Kesesuaian kode Harmonized System (HS) menjadi hal penting. Sebab, cakupan komoditas ditentukan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, eksportir tidak cukup hanya mengandalkan nama barang.

3. Ferro Alloy

Ferro alloy atau paduan besi juga masuk dalam kebijakan tersebut. Komoditas ini digunakan dalam berbagai kegiatan industri. Selain itu, produk ferro alloy memiliki aktivitas perdagangan lintas negara.

Perusahaan yang mengekspor produk tersebut perlu memperhatikan ketentuan DSI. Pemeriksaan kode HS juga diperlukan sebelum pengajuan dokumen. Dengan demikian, risiko penolakan dokumen dapat diminimalkan.

Bagaimana Alur Ekspor Satu Pintu melalui DSI?

Perubahan utama kebijakan ini terletak pada alur dokumen ekspor. Eksportir perlu mengikuti mekanisme yang telah disiapkan pemerintah. Berikut gambaran sederhana prosesnya.

Pertama, eksportir menyiapkan dokumen ekspor. Perusahaan menyusun draf PEB beserta informasi pendukung. Data harus sesuai dengan transaksi dan komoditas yang diekspor.

Kedua, eksportir menyampaikan draf melalui NADI. Dokumen dikirimkan kepada PT DSI melalui portal tersebut. Tahapan ini menjadi bagian dari mekanisme ekspor satu pintu.

Ketiga, DSI melakukan pemeriksaan. DSI memeriksa dokumen sesuai kewenangan dan ketentuan. Apabila dokumen memenuhi persyaratan, proses dapat dilanjutkan.

Keempat, dokumen diteruskan ke CEISA. Setelah memperoleh persetujuan DSI, dokumen disampaikan ke sistem DJBC. Dengan demikian, proses kepabeanan tetap dilakukan melalui CEISA.

Kelima, proses kepabeanan berjalan sesuai ketentuan. DJBC tetap menjalankan pelayanan dan pengawasan ekspor. Eksportir perlu mengikuti prosedur yang berlaku dalam sistem tersebut.

Melalui alur ini, pemerintah berupaya menghubungkan proses DSI dan DJBC. Namun, perusahaan tetap bertanggung jawab atas kebenaran dokumen. Oleh sebab itu, ketelitian dalam pengisian data sangat diperlukan.

Bagaimana Kondisi Ekspor Selama Masa Transisi 2026?

Pemerintah telah menetapkan masa transisi sebelum penerapan penuh. Masa tersebut berlangsung sejak 1 Juni hingga 31 Desember 2026. Selama periode ini, eksportir masih menjalankan proses ekspor seperti biasa.

Namun, terdapat kewajiban pelaporan kepada DSI. Eksportir komoditas yang masuk cakupan kebijakan harus menyampaikan informasi ekspornya. Mekanisme pelaporan selama transisi terhubung dengan CEISA 4.0.

Pada periode tersebut, pengisian PEB tetap dilakukan melalui CEISA 4.0. Terdapat penyesuaian berupa informasi tambahan dalam tab pernyataan. Eksportir perlu menyatakan bahwa data ekspor disampaikan kepada DSI.

Selain itu, DJBC telah menyesuaikan sistem untuk mendukung ketentuan tersebut. Jika dokumen valid, sistem memberikan respons bahwa laporan telah disampaikan. Dengan demikian, pelaporan kepada DSI dapat terhubung dengan proses yang sudah berjalan.

Namun, eksportir harus memperhatikan kelengkapan pengisian. Jika pernyataan yang diwajibkan tidak dipenuhi, dokumen dapat ditolak. Oleh karena itu, perusahaan perlu memeriksa kembali setiap tahapan sebelum mengirim PEB.

Masa transisi juga memberikan waktu bagi pelaku usaha untuk beradaptasi. Perusahaan dapat mempelajari ketentuan dan menyesuaikan prosedur internal. Selain itu, evaluasi sistem dilakukan sebelum penerapan penuh.

Apa yang Berubah Mulai 1 Januari 2027?

Penerapan penuh ekspor satu pintu melalui DSI ditargetkan mulai 1 Januari 2027. Pada tahap ini, mekanisme penyampaian PEB akan menggunakan portal NADI. Eksportir perlu menyampaikan draf dokumen kepada DSI terlebih dahulu.

Setelah itu, dokumen yang telah memperoleh persetujuan diteruskan ke CEISA. Dengan demikian, proses kepabeanan tetap melibatkan DJBC. Perubahan utamanya berada pada tahapan sebelum dokumen masuk ke sistem tersebut.

Selain itu, perusahaan perlu menyesuaikan prosedur kerja. Pengelolaan dokumen ekspor harus mengikuti alur baru. Karyawan yang menangani kepabeanan juga perlu memahami penggunaan NADI.

Perusahaan sebaiknya tidak menunggu hingga penerapan penuh. Persiapan dapat dilakukan sejak masa transisi. Dengan demikian, proses penyesuaian dapat berjalan lebih terencana.

Perlu diperhatikan, tanggal 1 Januari 2027 merupakan target penerapan penuh yang disampaikan pemerintah. Oleh karena itu, eksportir perlu mengikuti pengumuman resmi terbaru. Perubahan teknis dapat disampaikan melalui kanal resmi instansi terkait.

Apakah Kebijakan Ini Menambah Biaya bagi Eksportir?

Salah satu kekhawatiran pelaku usaha adalah kemungkinan munculnya biaya tambahan. Perubahan sistem sering kali membutuhkan penyesuaian operasional. Namun, Kemenkeu menyatakan portal DSI tidak menambah biaya bagi eksportir.

Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Menteri Keuangan Nurkholisoh Ibnu Aman. Pemerintah juga memastikan proses kepabeanan tetap berjalan melalui CEISA. Dengan demikian, sistem baru tidak dimaksudkan untuk menambah beban biaya.

Selain itu, DJBC dan DSI telah menguji konektivitas sistem. Uji coba tersebut dilakukan untuk menjaga kelancaran penyampaian dokumen. Pemerintah berharap integrasi dapat menghindari hambatan teknis.

Meskipun demikian, perusahaan tetap perlu menyiapkan sumber daya internal. Misalnya, pelatihan karyawan dan penyesuaian prosedur kerja. Persiapan tersebut merupakan kebutuhan operasional perusahaan.

Oleh karena itu, eksportir sebaiknya membedakan biaya sistem dengan biaya internal. Pernyataan pemerintah berkaitan dengan tidak adanya biaya tambahan akibat penggunaan portal DSI. Sementara itu, kebutuhan operasional perusahaan tetap bergantung pada kondisi masing-masing.

Tujuan Pemerintah Menerapkan Ekspor Satu Pintu

Kebijakan ekspor satu pintu memiliki beberapa tujuan strategis. Salah satunya adalah meningkatkan pengawasan terhadap transaksi ekspor. Pemerintah juga ingin memperkuat pengelolaan komoditas sumber daya alam.

Selain itu, kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi celah dalam pelaporan transaksi. Beberapa risiko yang menjadi perhatian adalah underinvoicing dan transfer pricing. Pemerintah juga menyoroti kepatuhan terhadap ketentuan devisa hasil ekspor.

Underinvoicing merupakan praktik pelaporan nilai transaksi lebih rendah. Praktik tersebut dapat memengaruhi pencatatan nilai ekspor. Oleh karena itu, pengawasan data transaksi menjadi penting.

Sementara itu, transfer pricing berkaitan dengan penentuan harga transaksi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa. Praktik ini tidak otomatis melanggar aturan. Namun, penetapan harga harus mengikuti prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.

Selain kedua hal tersebut, pemerintah juga memperhatikan repatriasi devisa hasil ekspor. Ketentuan DHE mengatur kewajiban tertentu atas devisa dari kegiatan ekspor. Dengan demikian, integrasi data dapat membantu pengawasan kepatuhan.

Kebijakan ini juga diharapkan meningkatkan keteraturan administrasi ekspor. Data yang terhubung dapat mendukung pemantauan pemerintah. Namun, efektivitasnya tetap bergantung pada kualitas data dan pelaksanaan sistem.

Hal yang Perlu Dipersiapkan Eksportir

Perubahan alur dokumen membutuhkan kesiapan perusahaan. Eksportir perlu memahami kewajiban baru sebelum penerapan penuh. Berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan.

1. Memastikan Komoditas Termasuk dalam Cakupan

Perusahaan perlu memeriksa apakah barang ekspornya termasuk komoditas yang diatur. Pemeriksaan harus memperhatikan kode HS. Sebab, klasifikasi barang menentukan cakupan ketentuan.

2. Memeriksa Kelengkapan Dokumen PEB

PEB menjadi dokumen penting dalam proses ekspor. Oleh karena itu, data barang, nilai, dan informasi lainnya harus benar. Kesalahan pengisian dapat menghambat proses pengajuan.

3. Memahami Penggunaan Portal NADI

Eksportir perlu mengikuti informasi mengenai operasional NADI. Pemahaman sistem membantu perusahaan menyesuaikan prosedur. Selain itu, perusahaan dapat menyiapkan petugas yang bertanggung jawab.

4. Menyesuaikan Prosedur Internal

Perusahaan sebaiknya meninjau kembali alur kerja ekspor. Pembagian tugas antara bagian penjualan, logistik, dan kepabeanan perlu jelas. Dengan demikian, dokumen dapat disiapkan secara terkoordinasi.

5. Memastikan Data Transaksi Konsisten

Data pada kontrak, invoice, dan PEB perlu saling sesuai. Ketidaksesuaian dapat menimbulkan pertanyaan saat pemeriksaan. Oleh sebab itu, perusahaan perlu menerapkan pemeriksaan sebelum dokumen dikirim.

6. Mengikuti Informasi Resmi Pemerintah

Ketentuan teknis dapat mengalami penyesuaian. Oleh karena itu, eksportir perlu mengikuti informasi dari DJBC dan instansi terkait. Langkah ini membantu perusahaan menghindari penggunaan prosedur yang sudah tidak berlaku.

Dampak Kebijakan terhadap Administrasi dan Kepatuhan Ekspor

Kebijakan ekspor satu pintu dapat memengaruhi pengelolaan administrasi perusahaan. Perubahan alur dokumen membuat koordinasi menjadi semakin penting. Selain itu, kualitas data perlu dijaga sejak awal transaksi.

Perusahaan perlu memastikan dokumen komersial dan kepabeanan saling mendukung. Misalnya, invoice harus sesuai dengan kontrak penjualan. Sementara itu, data barang perlu sesuai dengan klasifikasi yang digunakan.

Selain aspek kepabeanan, eksportir juga perlu memperhatikan perpajakan. Transaksi ekspor memiliki konsekuensi administrasi yang harus ditangani dengan benar. Oleh karena itu, pencatatan transaksi dan dokumen pendukung perlu disimpan secara tertib.

Perusahaan juga perlu memperhatikan ketentuan PPN atas ekspor. Perlakuan pajak bergantung pada jenis barang atau jasa dan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, eksportir perlu memastikan pelaporan pajaknya sesuai regulasi.

Tidak hanya itu, transaksi lintas negara dapat melibatkan aspek perpajakan internasional. Misalnya, transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Oleh sebab itu, perusahaan perlu memperhatikan dokumentasi dan kewajaran transaksi.

Dengan administrasi yang baik, perusahaan dapat mengurangi risiko kesalahan. Proses pemeriksaan juga dapat dilakukan lebih mudah. Pada akhirnya, kepatuhan menjadi bagian penting dalam menjaga kelancaran kegiatan ekspor.

Peran Konsultan Pajak dalam Mendukung Kepatuhan Eksportir

Perubahan kebijakan ekspor tidak hanya menyangkut dokumen kepabeanan. Perusahaan juga perlu memperhatikan pencatatan dan kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, pendampingan profesional dapat membantu proses penyesuaian.

Konsultan pajak dapat membantu meninjau administrasi transaksi ekspor. Pemeriksaan meliputi kesesuaian pencatatan dan dokumen pendukung. Selain itu, konsultan dapat membantu mengidentifikasi risiko perpajakan.

Dalam kegiatan ekspor, perusahaan perlu menjaga konsistensi data. Informasi dalam invoice harus mendukung pencatatan akuntansi. Sementara itu, dokumen kepabeanan perlu sesuai dengan transaksi sebenarnya.

Konsultan juga dapat membantu memahami perlakuan PPN atas ekspor. Pemeriksaan diperlukan agar pelaporan dilakukan sesuai ketentuan. Dengan demikian, risiko kesalahan administrasi dapat diminimalkan.

Namun, perusahaan tetap memiliki tanggung jawab atas dokumen dan pelaporannya. Konsultan berperan memberikan analisis serta pendampingan. Oleh sebab itu, kerja sama dan keterbukaan data sangat diperlukan.

Kesimpulan

Kebijakan ekspor satu pintu melalui DSI membawa perubahan pada alur penyampaian dokumen ekspor. Namun, Kemenkeu memastikan CEISA tetap berjalan normal. Sistem kepabeanan DJBC tetap digunakan dalam proses ekspor.

Perubahan utama terletak pada penggunaan portal NADI. Eksportir perlu menyampaikan draf PEB kepada DSI terlebih dahulu. Setelah memperoleh persetujuan, dokumen diteruskan ke CEISA.

Selama masa transisi hingga 31 Desember 2026, mekanisme ekspor masih berjalan melalui CEISA 4.0. Eksportir tetap perlu memenuhi kewajiban pelaporan kepada DSI. Sementara itu, penerapan penuh ditargetkan mulai 1 Januari 2027.

Kebijakan ini mencakup batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloy. Pemerintah berharap integrasi sistem dapat memperkuat pengawasan ekspor. Selain itu, Kemenkeu menyatakan penggunaan portal DSI tidak menambah biaya bagi eksportir.

Oleh karena itu, perusahaan perlu mempersiapkan dokumen dan prosedur internal. Pemahaman terhadap ketentuan kepabeanan serta perpajakan juga penting. Dengan persiapan yang tepat, perusahaan dapat menghadapi perubahan secara lebih terencana.

Butuh Pendampingan Pajak untuk Kegiatan Ekspor Perusahaan Anda?

Perubahan kebijakan ekspor dapat memengaruhi administrasi dan kepatuhan perusahaan. Terlebih lagi, transaksi lintas negara membutuhkan ketelitian dalam pencatatan. Oleh karena itu, setiap eksportir perlu memastikan kewajiban perpajakannya terpenuhi.

KKP Melinda siap membantu kebutuhan konsultasi perpajakan bisnis Anda. Kami dapat membantu meninjau administrasi dan kewajiban pajak perusahaan. Selain itu, kami mendukung pemahaman regulasi yang berkaitan dengan kegiatan usaha.

Jangan biarkan kesalahan administrasi menghambat kepatuhan perusahaan. Pastikan pencatatan dan pelaporan pajak dilakukan secara tepat. Dengan pendampingan yang sesuai, perusahaan dapat mengelola risiko perpajakan lebih baik.

Kunjungi Tax Consultant Batam untuk mengenal layanan KKP Melinda. Konsultasikan kebutuhan perpajakan bisnis Anda bersama tim kami.